𝙈𝙄𝙉𝙐𝙏 – Ditengah kebijakan “Gelap” Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) membatalkan rencana kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026, Rabu (07/1/2026).
Dengan adanya tindakan pembatalan langsung oleh Gubernur YSK, ini merupakan bukti nyata kebijakan sebagai pemimpin yang responsif terhadap keluhan ekonomi warga masyarakat sulawesi utara.
Aktivis Minahasa Utara (Minut), 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎 𝑳𝒖𝒏𝒕𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏, yang dikenal peduli terhadap nasib masyarakat bawah adalah salah satu yang memuji langkah Gubernur.
Menurutnya, keputusan Gubernur untuk membatalkan kebijakan yang sebelumnya sempat bergulir tanpa sosialisasi dari Bapenda Sulut tersebut adalah langkah yang sangat tepat.
“Kami sangat mengapresiasi Gubernur yang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Kebijakan kenaikan pajak itu sebelumnya terkesan dipaksakan dan tidak populis, apalagi minim sosialisasi. Syukurlah langsung dibatalkan,” ungkap William.
Aktivis yang di kenal vokal menyuarakan nasib warga tersebut pun memberikan Kritik Pedas untuk DPRD Sulut
Walau memuji Gubernur, Wil sapaan akrab aktivis minut ini justru melayangkan kritik tajam kepada para wakil rakyat di DPRD Sulut. Ia menilai pihak legislatif sangat lambat merespon isu krusial yang menyentuh dompet rakyat ini.
“Tugas wakil rakyat adalah mengedepankan kepentingan rakyat Sulut di atas segalanya,” tegas William.
Diketahui Sebelumnya, Gubernur Yulius Selvanus telah menegaskan secara resmi bahwa tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat Sulawesi Utara pada tahun 2026.
Adanya Penegasan ini sekaligus mengakhiri spekulasi dan keresahan yang sempat menyebar di kalangan pemilik kendaraan di Bumi Nyiur Melambai.
(**)
