𝑊𝑢𝑗𝑢𝑑 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝐴𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖, 𝐵𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝐽𝐺 𝐻𝑎𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑅𝑎𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑃𝐾 𝑅𝐼

𝙅𝘼𝙆𝘼𝙍𝙏𝘼 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

‎Dalam kegiatan itu turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, turut hadir bersama ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu di dampingi oleh Sekda Ir Wowiling, Msi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, staf humas/protokoler dan admin Mcp.

‎Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan ‎pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

‎‎”Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar” 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎

‎Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi didaerah, antara lain soal Integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

‎“Perlu pemahaman bersama, Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis sambil menegaskan area yang paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat

‎Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda menegaskan tujuan kegiatan Rakor ini antara lain menyatukan Komitmen terkait Pencegahan Korupsi di daerah, dimana hal ini secara simbolis penandatanganan Komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

‎‎”Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung, penerapannya di lakukan secara ketat, sistimatis dan masiv oleh Inspektorat.Ini jadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua ini” tukas Bupati Joune Ganda yang juga Sekjen APKASI.

‎Kepala Inspektur Minut Steven Tuwaidan menjelaskan, dalam rakor  ini KPK ingin mendengar sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan Korupsi dari masing Kepala Daerah dan DPRD.

‎Dia menambahkan, terkait Komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung(JGKWL) dalam pemberantasan Korupsi sangat tinggi, dimana segala bentuk program yang menjadi program strategis Pemda itu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan.

‎Kata Tuwaidan, dalam setiap kesempatan Bupati dan Wakil Bupati senantiasa menyampaikan untuk memperkuat kapabilitas APIP dan  Komitmen Kepala OPD agar menjalankan tugasnya dengan baik,  artinya taat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.

‎‎”Salah satu indikator dan fakta komitmen JGKWL cegah korupsi di Minut adalah capaian MCSP KPK Tahun 2024 dimana Di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama,  arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini” tandas Steven Tuwaidan.

‎(**/𝐻𝑢𝑚𝑎𝑠 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑛𝑓𝑜)