𝐺𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑀𝐴, 𝐾𝑎𝑏𝑎𝑔 𝐴𝑢𝑑𝑦 : 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡 𝐾𝑒𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝙈𝙄𝙉𝙐𝙏 – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui 𝑲𝒂𝒃𝒂𝒈 𝑯𝒖𝒌𝒖𝒎 𝑨𝒖𝒅𝒚 𝑱 𝑲𝒂𝒍𝒖𝒎𝒂𝒕𝒂 menyebutkan, ‎Permasalahan gugatan pembayaran pekerjaan di tahun 2020 yang berproses dari tahun 2024 di Pengadilan Negeri Airmadidi masih dalam proses Kasasi (Mahkamah Agung).

‎Khusus untuk permasalahan gugatan pembayaran pekerjaan di tahun 2020 yang telah berproses tahun 2022 di Pengadilan Negeri Airmadidi sebagian besar pada saat itu dinyatakan gugur/tidak dapat diterima.

‎”Sengketa antara Pemkab dengan Pihak Penyedia terkait pembayaran yang masih dalam proses Kasasi, semestinya dihormati dan diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum apalagi, mengganggu fungsi pelayanan publik (proses belajar mengajar) dan merugikan pihak lain. Karena akan berhadapan dengan APH.” 𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑑𝑦

‎‎Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Mengedepankan Prinsip Hukum dan Akuntabilitas.

‎Untuk kedepannya  jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya mengharuskan Pemerintah melakukan pembayaran maka dengan Kepastian Hukum tersebut dan melalui mekanisme dapat diproses untuk menghindari potensi kerugian keuangan daerah dan pelanggaran administrasi

‎‎”Jadi tidak ada yg namanya Pemkab membohongi seperti yang ada di pemberitaan selama ini oleh pihak-pihak yang mengatas namakan kontraktor. Terlebih mengenai nilai nominal pembayaran yang ada dalam sengketa karena tidak seperti apa yang ada dalam pemberitaan.” 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑏𝑎𝑔 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡

‎Untuk itu, Aksi Sepihak Tidak Dibenarkan.
Penyampaian pendapat di muka umum harus sesuai dengan ketentuan Peraturan  perundang-undangan.

‎”Segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum, atau tindakan anarkis akan diproses sesuai hukum yang berlaku.” 𝐾𝑢𝑛𝑐𝑖 𝐴𝑢𝑑𝑦 𝐾𝑎𝑙𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎

‎(**)

‎

‎

‎